PP 34 2006

Beberapa pengertian dalam PP 34 / 2006 3. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan […]

Proyek Jembatan Selat Sunda Ditender Terbuka

Proyek Jembatan Selat Sunda Ditender Terbuka . By Harianto P Joyoprayitno in JURNAL PLANOLOGI · SETELAH berencana mengambil alih studi kelayakan, pemerintah melangkah lebih jauh dengan berencana menggelar tender terbuka pengerjaan Jembatan Selat Sunda. Pemerintah beralasan hal tersebut akan membuka kesempatan bagi kontraktor terbaik untuk menggarap jembatan sepanjang 30 kilometer itu.“Lebih bagus mana kita dapatkan […]

Peristilahan Ruang Terbuka Hijau

Permen PU 05/PRT/M/2008: Istilah dan Definisi 1. Elemen lansekap, adalah segala sesuatu yang berwujud benda, suara, warna dan suasana yang merupakan pembentuk lansekap, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Elemen lansekap yang berupa benda terdiri dari dua unsur yaitu benda hidup dan benda mati; sedangkan yang dimaksud dengan benda hidup ialah tanaman, dan yang […]

Jalan

Jalan Bebas Hambatan Atau Jalan Tol Jalan umum  bebas hambatan dengan dikenakan kewajiban membayar biaya tol. Jalan Arteri Primer Jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan nasional, antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan atau cepat berkembang dan atau pelabuhan-pelabuhan utama […]

Kepres 32/1990 Psl 8

Kriteria kawasan hutan lindung adalah : a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175, dan/atau b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih, dan/atau c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

Pasal Batal UU 27/2007

Pada tanggal 16 Juni 2011, Mahkamah Konstitusi telah mengedarkan salinan putusan No. 3/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang amar keputusannya menyatakan (Dilakukan editing untuk kemudahan. Lengkapnya bisa dilihat di http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) : 1. Mengabulkan permohonan para pemohon sebagian; (Pemohon terdiri atas 36 pihak); 2. Menyatakan Pasal 1 angka 18, […]

Planner Aliran

Salam sejahtera bagi kita semua.. Dalam berbagai kasus perencanaan pembangunan, tampaknya selalu terjadi pertemuan antara dua madzab atau aliran besar yang dianut para planner yang terlibat. Saya sudah mencoba berhati-hati mengklasifikasikannya agar bisa netral. Dua aliran besar tersebut adalah Planner bermadzab kelestarian, dan yang kedua adalah planner yang bermadzab kemajuan. Kedua kata tersebut tentu saja […]